Program Paket Ekonomi 2025: Berbagai Stimulus untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan program paket ekonomi yang terdiri dari delapan program akselerasi 2025 dengan total anggaran sebesar Rp 16,23 triliun. Salah satu program utama adalah subsidi iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) sebesar 50% selama enam bulan bagi pekerja non-upah. Pekerja tersebut termasuk mitra pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja di sektor logistik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan dana hingga Rp 36 miliar untuk mendukung program ini. Ketentuan JKK mencakup santunan kematian sebesar 48 kali upah, santunan cacat sebesar 56 kali upah, serta beasiswa senilai Rp 174 juta untuk dua orang anak. Sementara itu, JKM memberikan manfaat sebesar Rp 42 juta kepada penerima.
Target penerima program ini adalah sekitar 731.361 orang. Diharapkan, program ini dapat mencakup para pengemudi ojek online. Skema yang berlaku adalah pengemudi ojek online hanya perlu membayar separuh dari iuran normal, sementara sisanya ditanggung pemerintah. "Bayarnya sesuai dengan paketnya saja. Kalau tidak salah Rp 10.800. Jadi pemerintah kasih 50% diskon," ujar Airlangga.
Program ini akan berlanjut hingga 2026 dengan estimasi anggaran sebesar Rp 753 miliar dan target sebanyak 9.962.568 manfaat. Selain itu, Airlangga menjelaskan tujuh program lain dalam paket ekonomi yang akan berlangsung hingga akhir tahun ini.
Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi
Program pertama adalah magang lulusan perguruan tinggi. Lulusan perguruan tinggi akan mendapatkan kesempatan magang dengan uang saku sebesar Rp 3,3 juta setara upah minimum provinsi selama enam bulan. Program ini hanya menyasar lulusan fresh graduate dalam satu tahun terakhir.
Perluasan Insentif Pajak Penghasilan (PPh)
Program kedua adalah perluasan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah. Sektor pariwisata kini menjadi bagian dari insentif ini dengan besaran 100% selama tiga bulan terakhir di tahun pajak 2025. Program ini menyasar 552 ribu pekerja dengan anggaran sebesar Rp 120 miliar.
Bantuan Pangan Bulanan
Selanjutnya, ada bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan selama dua bulan yaitu Oktober dan November. Anggaran yang disiapkan sebesar Rp 7 triliun. Pemerintah masih mempertimbangkan kemungkinan perpanjangan hingga Desember jika penyerapan anggaran memungkinkan.
Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan
Program kelima adalah Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan dengan anggaran sebesar Rp 150 miliar. Program ini memberikan relaksasi suku bunga KPR, KPA, PUMP, atau PP dengan batas maksimal BI Rate ditambah 3%. "Bunganya diturunkan, sebelumnya BI Rate + 5%. Sementara untuk pengembang diturunkan juga 4%," kata Airlangga.
Program Padat Karya Tunai
Program padat karya tunai (cash for work) melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Program ini memberikan upah harian untuk proyek yang berlangsung pada September hingga Desember 2025.
Percepatan Aturan Deregulasi
Pemerintah juga akan mempercepat aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 senilai Rp 1,05 triliun.
Program Perkotaan dan UMKM
Terakhir, ada program perkotaan perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gig economy, khususnya UMKM. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan memperluas peluang usaha bagi pelaku UMKM.
Komentar
Tuliskan Komentar Anda!